Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu mempunyai tugas dan fungsi  membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh :

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  3. Bidang Aplikasi Informatika;
  4. Bidang Persandian;
  5. Bidang Statistik.

Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  1. Menyiapkan dan mengoordinasikan rumusan program kegiatan;
  2. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
  3. Mengelola administrasi kepegawaian;
  4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  5. Mengelola administrasi keuangan;
  6. Mengelola aset;
  7. Menyelenggarakan administrasi umum dan rumah tangga; dan
  8. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas meliputi :
  1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga , dan administrasi kepegawaian;
  2. Melakukan urusan surat-menyurat;
  3. Melaksanakan dokumentasi dan kearsipan;
  4. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan,kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  5. Mengelola informasi kepegawaian dan umum;
  6. Menyusun dan menyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  7. Menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
  8. Mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai,menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
  9. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  10. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
  11. Menyusun standar pelayanan sub bagian kepegawaian dan umum; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas meliputi :
  1. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  2. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  3. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  4. Menyusun dan mengkoordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
  5. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
  6. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
  7. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  8. Menyusun standar pelayanan sub bagian Keuangan dan aset; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
3. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas meliputi :
  1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
  2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
  3. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
  4. Melakukan pengolaan data;
  5. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  6. Menyusun standar pelayanan sub bagian perencanaan program; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;dan
  6. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas meliputi :
  1. Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
  2. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
  3. Pengelolaan aduan masyarakat, standarisasi pertukaran informasi untuk database lintas sektoral dan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  4. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah; dan
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas meliputi :
  1. Penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
  2. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / Media Internal, Diseminasi Informasi Kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
  3. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media, mempunyai tugas meliputi : 
  1. Penyelenggaraan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
  4. Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
  5. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan Daerah, (briefing notes, press release, backgrounders) di Daerah; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah.

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan government Chief Information Office (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan government Chief Information Office (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan government Chief Information Office (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;dan
  6. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government, mempunyai tugas:
  1. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
  2. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government;
  3. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika serta pengembangan Government Cloud Computing;
  4. Menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;
  5. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah dan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi Pemerintah;
  6. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur Pemerintahan;
  7. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik dan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
  8. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
  9. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif;
  10. Melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Pemerintahan dan kegiatan Daerah; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, mempunyai tugas:
  1. Menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi, validata dan kebijakan, layanan recovery data dan informasi;
  2. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
  3. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan system informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
  4. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  5. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
  6. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas, layanan interkonektifitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusat application program interface (api) daerah;
  7. Menyelenggarakan layanan pengembangan bisnis proses regenering pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan non Pemerintahan (stakeholder smart city);
  8. Menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan prasarana dan sarana pengendalian smart city; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi, mempunyai tugas:
  1. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Daerah;
  2. Menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;
  3. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah;
  4. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK;
  5. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart city;
  6. Menyelenggarakan layanan implementasi e-Government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city;
  7. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  8. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
  9. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan merubah nama pejabat domain, menetapkan dan merubah nama domain dan sub domain dan menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;dan
  6. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Tata Kelola Persandian, mempunyai tugas meliputi :
  1. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
  3. Menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  4. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
  5. Mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  6. Mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  7. Mengirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
  8. Menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  9. Meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  10. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;
  11. Mengadakan, menyimpan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  12. Memelihara dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  13. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
2.Seksi Operasional Pengamanan Persandian, mempunyai tugas:
  1. Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  3. Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  4. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Mengamankan kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra peingderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
  9. Mengamankan informasi elektronik;
  10. Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  11. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
  12. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
3.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian, mempunyai tugas:
  1. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  2. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  4. Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
  5. Menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Menyiapkan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  7. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan data statistik, data pokok pembangunan dan layanan manajemen data informasi e-government.

Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan statistik dan informasi dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan statistik dan informasi dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan statistik dan informasi dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait operasional komunikasi sandi, perncangan pola hubungan sandi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan persandian.
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan statistik dan informasi dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral skala Daerah, kegiatan teknis  pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah dan menyusun data makro Daerah, penyiapan data dan statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial, produksi, distribusi, neraca wilayah dan lintas sektor,  pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan serta diseminasi dan layanan statistik, pemeliharaan bahan berupa data dan statistik penunjang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pembangunan Daerah,  pembinaan dan pengaturan pelaksanaan  urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi,  pengawasan dan evaluasi pelaksanaan  urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi dan koordinasi rangka pelaksanaan urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan dan layanan manajemen data informasi; dan
  7. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.Seksi Pengelolaan Data Statistik, mempunyai tugas meliputi :
  1. Melaksanakan penyusunan bahan standar (petunjuk teknis) pengelolaan statistik sektoral
  2. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi statistik sektoral
  3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data statistik sektoral
  4. Melaksanakan penginputan data dan pemutakhiran data statistik sektoral ke dalam program GIS
  5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait pengelolaan data statistik.
2.Seksi Analisis Statistik, mempunyai tugas:
  1. Melaksanakan analisa data statistic
  2. Melaksanakan penyusunan dokumen publikasi statistic sektoral berdasarkan hasil analisis.
  3. Melaksanakan pemantauan, pengamatan perkembangan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.
  4. Melakukan kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan program/kegiatan statistic, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan ke depan.
  5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait analisa statistik.
3.Seksi Layanan Informasi Data Statistik, mempunyai tugas:
  1. Menyusun rencana kerja dan pengembangan pelayanan informasi statistik
  2. Melaksanakan pelayanan informasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian dan rekomendasi kebijakan pembangunan berdasarkan hasil analisis statistik.
  3. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system informasi dan publikasi statistik.
  4. Melaksanakan pengelolaan website, sarana sistem informasi dan jaringan infrastruktur statistik.
  5. Mempublikasikan informasi statistik secara spasial dan aspasial ke dalam program GIS melalui sistem informasi potensi daerah.
  6. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain terkait pelayanan informasi statistik.