Author: Aptika

Kegiatan Survey Tim Teknis Monitoring Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi (TIK) Dinas Kominfo Kota Palu

Tim Teknis Monitoring Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu bersama tim Teknis turun survey di Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan monitoring untuk Triwulan 1 Tahun 2023 ini difokuskan kepada evaluasi pemanfaatan internet untuk masyarakat pada RTH di 9 kelurahan serta pengecekan jaringan internet dedicated 1:1 yang terpasang pada 7 Kelurahan: Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Lere, Kelurahan Siranindi, Kelurahan Ujuna, dan 9 Dinas/Badan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, Badan Penanggulangan Becana Daerah Kota Palu, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Palu, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Dinas Sosial Kota Palu, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Palu, Dinas Pendidikan Kota Palu, RSUD Anutapura.

Asistensi dan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemeritah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terpilih sebagai Pilot Project (Proyek Percontohan) penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta rencana bisnis, resiko manajemen dan proses bisnis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Sulteng, Senin dan Selasa (11-12/9/2023), di Hotel Best Western Coco Palu. Pertemuan ini dihadiri, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB RI, Tim Arsitektur SPBE Kemenpan RB RI selaku narasumber, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota se-Sulteng, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Apikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Kota se-Sulteng, dan Admin SPBE OPD Lingkup Pemprov Sulteng. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Santik) Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kali pertama dilaksanakan di Indonesia, di mana Provinsi Sulawesi Tengah terpilih sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana bisnis, risiko manajemen dan proses bisnis oleh KemenPAN-RB RI dan Kemenkominfo RI. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Arsitektur SPBE Kemenpan RB RI yang telah memilih Sulawesi Tengah sebagai daerah pertama pelaksanaan Asistensi dan Bimtek penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana bisnis, resiko manajemen dan proses bisnis,”kata Kepala Dinas Kominfo Santik selaku Humas Provinsi Sulteng.

Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido membuka Bimtek Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) & Quick Win Program Unggulan Tahap III

Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido, harap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu agar konsisten mewujudkan Palu sebagai kota cerdas alias smart city, “Saya harapkan seluruh OPD untuk konsistensi dengan program tersebut (smart city, red),” pesan Wawali Reny saat menyampaikan arahan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Tahap III di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (6/9/2023). Ia mengatakan, smart city menjadi salah satu program dari 53 program prioritas Pemkot Palu, sehingga diharapkan adanya komitmen seluruh OPD mewujudkannya. “Smart city ini tidak ada gunanya, kalau kita tidak komitmen. Satu komitmen. Kita semua yang berada di ruangan ini bersemangat untuk ber-smart city. Kota Palu akan ketinggalan kereta, apabila tidak segera menerapkan Smart City. Apalagi, Smart City menjadi program utama bagi Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan kami bersama Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid,” ucapnya. Kegiatan Bimtek dilaksanakan selama dua hari, yakni Rabu hingga Kamis (6-7/9/2023) tersebut, melibatkan seluruh OPD di lingkup Pemkot Palu. “Agar ini benar-benar dapat diselesaikan dengan baik, bukan hanya diselesaikan secara konsep, tetapi betul-betul dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik. Tentunya pengimplementasian itu menuju pada konsep masterplan Smart City itu sendiri,” ujar Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, kata dia, masterplan Smart City harus betul-betul mampu mengakomodasi semua keinginan dari seluruh OPD, agar masterplan itu betul-betul implementatif di kemudian hari. “Sangat disayangkan kalau kita belum mampu mengaktualisasikan hal ini dengan baik,” tekan Wakil Wali Kota. Ia menjelaskan, Smart City adalah kota cerdas yang diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efisien untuk kemudian menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengelolaan kota ini. “Mohon kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Diserap semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya harap OPD mampu menganalisa, apa yang menjadi kebutuhan dari seluruh OPD, untuk dimasukkan dalam masterplan Smart City Palu,” tuturnya.

Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plan Kota Cerdas (Smart City) & Quick Win Program Unggulan Tahap II dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan masterplan smart city dan quick win program unggulan Tahap II pada Senin (31/7/2023) dan Selasa (1/8/2023) bertempat di Rama Garden Hotel, Jl. Tj. Santigi No.26, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Bimtek ini direncakan sebanyak empat kali selama empat bulan. Target dari keseluruhan bimtek ini untuk menghasilkan masterplan Palu Smart City kedalam empat buku.  Walikota Palu diwakili oleh Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM, mengharapkan bimtek penyusunan masterplan Palu Smart City dapat diikuti sebaik-baiknya oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu. “Bimtek ini untuk menganalisis aspek kesiapan, kesenjangan, analisa SWOT, strategi pembangunan, visi, misi dan sasaran Palu Smart City,” jelas Usman, S.H, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Usman, S.H. mengharapkan kegiatan ini dapat merumuskan serta menghasilkan buku pedoman dalam perumusan masterplan ideal untuk mewujudkan Palu Smart City.  Smart City adalah konsep pengelolaan kota yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berdaya saing dengan inovasi dari sumber daya yang ada.

Diskominfo Kota Palu Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plan Kota Cerdas (Smart City) & Quick Win Program Unggulan Tahap I

Pukul 09.00 Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan Quick Win program unggulan tahap 1 pada Senin, 03 Juli 2023 di Hotel Rama Garden, Kota Palu. Kegiatan yang diikuti seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu selama dua hari, sejak tanggal 03 – 04 Juli 2023. Wali Kota Hadianto berharap Bimtek penyusunan masterplan Smart City Palu ini dapat diikuti sebaik-baiknya oleh seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu. “Agar ini benar-benar dapat diselesaikan dengan baik, bukan hanya diselesaikan secara konsep, tetapi betul-betul dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik. Tentunya pengimplementasian itu menuju pada konsep masterplan Smart City itu sendiri,” ujar wali kota. Oleh karena itu, lanjut wali kota, masterplan Smart City harus betul-betul mampu mengakomodir semua keinginan dari seluruh OPD, agar masterplan itu betul-betul implementatif di kemudian hari. “Sangat disayangkan kalau kita belum mampu mengaktualisasikan hal ini dengan baik,” tekan wali kota. Wali Kota Hadianto sangat mengharapkan Smart City Kota Palu dapat secepatnya terwujud, apalagi sisa masa jabatan wali kota di bawah kepemimpinannya, tinggal satu tahun lagi. “Saya berharap percepatan ini betul-betul bisa diselesaikan oleh seluruh kepala OPD, agar kerja-kerja kita dapat terbantu dengan baik,” harap wali kota. Wali Kota Hadianto menjelaskan, Smart City adalah kota cerdas yang diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efisien untuk kemudian menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengelolaan kota ini. “Mohon kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Diserap semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya harap OPD mampu menganalisa, apa yang menjadi kebutuhan dari seluruh OPD, untuk dimasukkan dalam masterplan Smart City Palu,” imbuh wali kota. Rilis: Imron Peliput dan Protokol: Iwan, Rahman, Dewi S, Buyung, Wiwin, Lita, dan Kabag Fatimah Hatta – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.

Diskominfo Kota Palu Melakukan Fasilitasi Vidcon Rapat Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Menko PMK

Palu- Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan fasilitasi video conference rapat yang diadakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy M.A.P. Menko PMK, yang dilaksanakan hari Senin, 27 Maret 2023 di Ruang Rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palu, Forkompinda, PKK, Lurah, Camat se-Kota Palu, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah dua masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Stunting adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi yang cukup pada masa-masa awal kehidupannya, sementara kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses ke sumber daya dan kesempatan yang memadai untuk hidup yang layak. Penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah tujuan yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, karena keduanya merupakan faktor utama dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem adalah: Setelah seluruh wilayah mempresentasikan hasil Stanting dan Penurunan Angka Kemiskinan yang ada di daerah masing-masing, maka Prof. Dr. Muhadjir Effendy M.A.P. Menko PMK menjelaskan bahwa: “Seluruh Posyandu akan di berikan alat usg, tidak ada puskesmas yang tidak ada alat usgnya, alat usg akan diberikan oleh Kementrian Kesehatan, kebutuhan air bersih masih sangat tinggi di masing-masing Kabupaten/Kota”, beliau juga mengatakan bahwa: “Untuk Kota Palu dan Donggala yang terkena dampak gempa akan mendapatkan pemulihan, untuk Kota Buol yang belum ada penerbangannya akan di bicarakan kembali”. Wakil Wali Kota Palu mengatakan bahwa: “Mari kita bergandengan tangan seperti covid, agar bekerja sama dengan puskesmas, tentara, polisi, dan bergotong royong membantu dan membawa anak-anak ke posyandu agar di berikan obat dan vaksin”. Dalam rangka mencapai tujuan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa tujuan ini dapat dicapai dan kota-kota di seluruh Sulawesi Tengah dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh penduduknya. (aptika)

Diskominfo Kota Palu Melakukan Fasilitasi Vidcon Sosialisasi Pengembangan dan Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Pasca Penyetaraan Pejabat

Palu- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan fasilitasi video conference kegiatan sosialisasi tentang Pengembangan dan Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Pasca Penyetaraan Pejabat pada tanggal 20 Maret 2023 di Hotel Best Western Kota Palu, yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Pembukaan dilakukan oleh Asisten 3 mewakili Wali Kota Palu yang tidak sempat hadir. Pada sosialisasi yang dilaksanakan, ada dua pemateri yang membahas Bagaimana Pengembangan dan Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Pasca Penyetaan Pejabat tersebut. Materi pertama di bawakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu, Abidin, S.IP. Beliau mengatakan bahwa: “Banyak sekali persoalan-persoalan kepegawaian yang saat ini kita hadapi dimana terjadi ada sekitar 51 kekosongan jabatan di beberapa OPD ternyata memang jumlah jabatan yang terdampak dari penyederhanaan birokrasi yang diangkat melalui penyetaraan jabatan ini cukup besar yaitu 324 orang, mungkin ada beberapa hal yang membuat jabatan kosong ada yang wakil promosi, gradasi, bidang, pensiun atau bahkan ada yang resign. Dengan kekosongan tersebut maka berdampak pada kinerja seluruh OPD”. Materi kedua dibawakan oleh Analisis Kebijakan, Diah Ipma Fithria L H S.PSI., M. SC yang mengatakan bahwa: “Penyetaraan jabatan itu hanya salah satu mekanisme yang dilakukan untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, mekanisme yang pertama yaitu penyederhanaan organisasi, jadi SOTH nya disederhanakan jabatan struktural dihapus”. Pegawai atau pejabat struktural yang terdampak strukturnya dihapus itulah kemudian yang diangkat melalui penyetaraan jabatan. Sebetulnya pengangkatan jabatan fungsional ini tidak hanya melalui penyetaraan tapi bisa juga melalui perpindahan atau ketika ada fungsional baru jadi kalau melalui perpindahan harus uji kompetensi, kualifikasi pendidikan harus sesuai, formasi harus dibuka dulu, dan persyaratan pengalaman minimal 2 tahun. Setelah pemaparan materi sesi selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari seluruh peserta baik yang mengikuti secara daring maupun luring. (aptika)

Kegiatan Pembinaan Kelurahan Cantik Bagi Operator Kelurahan Kota Palu Tahun 2023

Palu- Diskominfo mengadakan Kegiatan Pembinaan Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Bagi Operator Kelurahan Kota pada hari Senin 20 Maret 2023 di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Ketut Dibiya BPS, Anwar, dan Sabir dari BPS Kota Palu. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah operator kelurahan berjumlah 23 kelurahan dan dihadiri pula oleh Kepala BPS Kota Palu, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Kota Palu, serta Kepala Bidang Data Bapedda Kota Palu yang di Wakili Oleh Pejabat Fungsional. Salah satu tujuan utama statistik adalah untuk membuat kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan ini, statistik memerlukan metode yang benar-benar objektif dan terpercaya. Misalnya, data yang diambil harus mewakili populasi yang akan dianalisis, dan teknik analisis harus mempertimbangkan potensi bias atau kesalahan dalam data. Secara keseluruhan, statistik sangat penting dalam kehidupan modern karena membantu kita memahami data dan informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber. Dalam bidang bisnis, ekonomi, dan ilmu sosial, statistik membantu dalam pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, statistik membantu para peneliti mengumpulkan data yang dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat bukti-bukti yang ada. Poin Pertama dalam pemaparan kelurahan cantik adalah Spesifikasi Kebutuhan Data yang dimana kegiatan utama dalam program ini adalah : Poin Kedua dalam pemaparan kelurahan cantik adalah Data Untuk Perencanaan Pembangunan Kelurahan, “Data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan“. Poin Ketiga dalam pemaparan kelurahan cantik adalah Data Potensi Kelurahan yang dimana data yang dikumpulkan dalam pendataan dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya: Dan Poin yang terakhir dalam pemaparan kelurahan cantik ialah Contoh Indikator dan Statistik Tingkat Kelurahan. Pembinaan Kelurahan Cinta Statistik ini lebih menitikberatkan pada ketersediaan data statistik sektoral dan data-data unggulan dari masing-masing kelurahan, serta menggali agen-agen kelurahan cinta statistik yang berasal dari warga di kelurahan masing-masing, sekaligus mengevaluasi keterisian website kelurahan masing-masing. (statistik)

Diskominfo Mengikuti Kegiatan Workshop dan Kongres ll Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) di Depok

Depok- Diskominfo mengikuti kegiatan Workshop dan Kongres ll Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) pada tanggal 15-16 Maret 2023 di Auditoriun Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat. Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) mempunyai peran untuk memberikan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam lingkup keamanan informasi, keamanan siber dan persandian. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, dimana pada hari pertama dilaksanakan workshop dengan tema “Bersama Kita Wujudkan Transformasi Digital Pemerintahan yang Aman dan Tepercaya”. Sedangkan pada hari ke-2 dilaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dewan pengurus nasional AFSI periode 2023-2026. Dalam sambutannya Luki mengatakan, bahwa AFSI harus dapat meningkatkan profesionalisme Sandiman serta memaksimalkan peran dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam lingkup keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. “Semoga adanya kongres ini menjadi sarana pemilihan pengurus baru yang dapat meneruskan estafet kepemimpinan dan memajukan AFSI ke arah yang lebih baik,” jelas Luki. Selain itu Luki juga berpesan, agar AFSI bersama dengan unsur Kedeputian I BSSN, Pusat Pengembangan SDM BSSN, dan Sekretariat Utama BSSN melakukan kajian terhadap jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika agar disesuaikan dengan kondisi terkini. Dengan demikian, AFSI dapat menjadi organisasi profesi yang besar dan diakui eksistensinya secara nasional sebagai tempat bernaungnya SDM keamanan siber dan sandi di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah kolaborasi dan sinergi, untuk meningkatkan kapasitas para pengampu jabatan fungsional sandiman, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang keamanan informasi, keamanan siber dan persandian, khususnya untuk mendukung transformasi digital pasca diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Perpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. (persandian)

Bidang Aptika Dinas Kominfo Kota Palu Mengikuti Bimtek, Sosialisasi, FGD, dan Asistensi Penerapan SPBE di Kota Mataram

Mataram – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Bidang Aplikasi dan Informatika mengikuti Kegiatan Bimtek, Sosialisasi, FGD, dan Asistensi “Penerapan SPBE dalam mendukung Transformasi Digital di Pemerintahan” yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 12 s/d 15 Maret 2023 di Kota Mataram. Kegiatan dibuka oleh Plt. Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo (Teguh Arifiyadi). Ketua Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan dan Layanan Crearance (Jusuf A Simatupang) menyatakan Perpres 95/2018 merupakan platform Kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. SPBE merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Istilah e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipopulerkan pertama kali oleh World Bank pada umumnya mengacu pada penggunaan alat teknologi informasi, seperti wide Area Network (WAN), Internet, dan penggunaan aplikasi seluler, oleh lembaga pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah lainnya. E-government dalam perkembangannya, mulai menggunakan Arsitektur Enterprise (AE) untuk menyelaraskan TIK dan tujuan pemerintahan (government goal) dengan satu bahasa yang sama. (aptika)